Prosesi Wisuda IAI DDI Sidrap Penuh Haru, Bupati dan Rektor Beri Pesan Inspiratif

 

SIDRAP, JournalisSantri.Com – Institut Agama Islam Darud Da'wah Wal-Irsyad (IAI DDI) Kabupaten Sidenreng Rappang kembali menggelar prosesi wisuda yang penuh haru dan kebanggaan. Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, bersama jajaran pejabat dan tokoh penting, menjadikan momentum tersebut semakin istimewa di Auditorium Kampus, Sabtu (11/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Syaharuddin Alrif menegaskan rasa bangganya sebagai bagian dari keluarga besar DDI. Ia menyampaikan bahwa menjadi alumni DDI adalah sebuah kehormatan, terlebih melihat para lulusan kini mampu berkarya di berbagai bidang dan tempat.

“Saya bangga menjadi alumni DDI, dan lebih bangga lagi melihat alumni DDI hari ini mampu ditempatkan dan berkarya di berbagai bidang dan di mana saja,” ucapnya penuh semangat di hadapan para wisudawan dan tamu undangan.

Selain Bupati, prosesi wisuda turut dihadiri oleh Koordinator Kopertais Wilayah VIII, KH. Nur Taufik Sanusi, Pengurus Besar DDI Prof. Dr. Andi Aderus, Ketua PD DDI M. Yasin, serta Rektor IAI DDI Sidrap, Dr. Mansur. Kehadiran para tokoh ini menambah khidmat suasana wisuda.

Syaharuddin Alrif menekankan bahwa DDI bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan wadah pembentukan karakter, moral, dan integritas. Nilai-nilai keislaman yang ditanamkan selama masa pendidikan diyakini menjadi bekal utama bagi para alumni dalam menghadapi tantangan zaman.

Lebih lanjut, ia mengingatkan para wisudawan agar tidak berhenti pada pencapaian akademik semata. Menurutnya, lulusan DDI harus terus mengembangkan diri, berkontribusi bagi masyarakat, serta menjaga nama baik almamater di manapun berada.

“Kembangkan potensi diri, jadilah pribadi yang adaptif, inovatif, dan tetap berpegang pada nilai-nilai DDI. Di manapun kalian berada, tunjukkan bahwa alumni DDI mampu menjadi solusi dan memberi manfaat bagi umat dan bangsa,” tambahnya.

Momentum wisuda ini, kata Bupati, bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian nyata di tengah masyarakat. Para lulusan diharapkan menjadi generasi unggul yang mampu membawa perubahan positif, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Sementara itu, Rektor IAI DDI Sidrap, Dr. Mansur, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kerja keras para mahasiswa yang akhirnya berhasil menyelesaikan studi. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat belajar sepanjang hayat, serta mengajak para alumni untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan masyarakat.

“Wisuda bukanlah garis finish, melainkan titik awal perjalanan panjang. Kami berharap para alumni tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, keislaman, dan pengabdian. Jadilah generasi yang mampu menjawab tantangan zaman dengan ilmu dan akhlak mulia,” ujar Dr. Mansur.

Dengan penuh haru, prosesi wisuda IAI DDI Sidrap tahun ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga pendidikan Islam mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, berkarakter, dan siap mengabdi untuk bangsa dan agama. Para wisudawan pun meninggalkan aula dengan semangat baru, membawa harapan besar untuk masa depan.

Read More

SPPG Di Suspend Karena Tidak Memenuhi SLHS dan IPAL, Ketua Lembaga Halal Angkat Bicara

 

SIDRAP, JournalisSantri.Com – Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia resmi terkena suspend atau penghentian sementara hingga Maret 2026. Kebijakan ini menimbulkan perhatian luas, terutama karena menyangkut layanan publik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Suspend tersebut dilakukan akibat sejumlah pelanggaran administratif dan teknis. Faktor utama yang menjadi sorotan adalah ketidaklengkapan dokumen Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta adanya insiden keamanan pangan yang dianggap melanggar standar operasional.

Menanggapi fenomena ini, Ketua Lembaga Pusat Halal (LPH) Insan Kamil, Naharuddin, menyampaikan pandangannya. Ia menegaskan bahwa kebijakan suspend tidak hanya menyangkut aspek higienitas, tetapi juga menyentuh kewajiban sertifikasi halal yang seharusnya menjadi bagian dari regulasi.

“Untuk wilayah Sulawesi, setahu saya ada sekitar 200 SPPG yang kena suspend. Di Sulsel dan Sulbar saja tercatat 52 SPPG. Saya sudah melihat surat resmi, dan yang ditekankan memang SLHS serta IPAL. Padahal dalam aturan Badan Gizi Nasional (BGN), sertifikasi halal juga menjadi salah satu syarat,” ujar Naharuddin saat ditemui dalam pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha), Minggu (5/4/2026).

Naharuddin berencana menyampaikan hal ini kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI. Ia berharap koordinasi lebih lanjut dapat dilakukan agar kebijakan suspend tidak hanya menitikberatkan pada aspek higienitas, tetapi juga pada kepastian halal produk.

“Kenapa hanya SLHS dan IPAL yang dipersyaratkan? Sertifikasi halal adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Bahkan sudah ada MoU antara BPJPH dan BGN terkait hal ini,” tegasnya.

Menurut Naharuddin, hal paling penting bagi SPPG adalah memastikan bahan yang digunakan benar-benar halal. Produk olahan harus memiliki sertifikat halal, sementara pemasok yang belum bersertifikat perlu diarahkan agar segera memenuhi ketentuan.

Ia menambahkan, pembangunan ekosistem halal harus dimulai dari SPPG. Ketika SPPG mewajibkan pemasok bersertifikat halal, maka rantai produksi lain seperti Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Produksi Unggas (RPU), hingga industri makanan ringan dapat ikut tersertifikasi.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun ekosistem halal nasional. Presiden Prabowo-Gibran telah menekankan pentingnya astacita yang mencakup penguatan sektor pangan halal sebagai bagian dari program strategis.

Dengan adanya suspend ini, Naharuddin berharap momentum tersebut dapat dijadikan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya memperbaiki aspek higienitas dan sanitasi, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap produk halal yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.

Read More

Proses Sertifikat Halal LPH Pusat Halal Insan Kamil On The Spot di Kegiatan UMKM

 

POLMAN, JournalisSantri.Com - Semarak Ramadan 1447 H diwarnai dengan pagelaran Maradika QRIS Ramadan UMKM Baik 2026 yang berlangsung mulai 19 Februari hingga 14 Maret 2026 di Lapangan Pancasila Polewali Mandar. Kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan dan penguatan UMKM lokal melalui digitalisasi transaksi, edukasi, hingga penguatan fasilitas usaha.

Event yang diinisiasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Polewali Mandar ini menghadirkan bazar UMKM, tetapi juga diramaikan dengan workshop, sosialisasi, seminar, lomba UMKM, digitalisasi usaha, edukasi keamanan pangan, standarisasi produk, kegiatan religi hingga buka puasa bersama serta pemberian apresiasi kepada pelaku UMKM.

Kolaborasi lintas sektor pun turut hadir, di antaranya BPOM untuk keamanan pangan, Kementerian Hukum Divisi Hukum terkait HAKI, Kementerian Agama, dinas terkait penerbitan NIB, LPH Pusat Halal Insan Kamil, serta pihak perbankan dalam sosialisasi program penguatan UMKM di bawah naungan Bank Indonesia.

Sebanyak 100 pelaku UMKM terdaftar dan mengikuti rangkaian kegiatan. Dengan hadirnya para UMKM pada kegiatan tersebut disambut baik oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pusat Halal Insan Kamil dan turut mengambil kesempatan mendaftarkan Sertifikat Halal bagi UMKM secara On The Spot.

Ketua LPH Pusat Halal Insan Kamil, Naharuddin mengapresiasi adanya kegiatan yang melibatkan para UMKM agar sosialisasi Sertifikat Halal tersampaikan dengan maksimal.

"Support yang sangat luar biasa dari Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar, terkhusus kepada Ibu Kepala Dinas yang telah menginisiasi kegiatan yang keren ini, hal ini sangat membantu akselerasi sertifikasi halal yang saat ini digalakkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam program wajib halal Oktober," ucap Nahar saat ditemui di lokasi.

Selaku lembaga yang berada di bawah naungan BPJPH, selain mengedukasi UMKM terkait pentingnya Sertifikat Halal, juga menyiapkan pelatihan dan uji kompetensi bagi penyedia layanan makanan dan minuman.

"Kami bersama dengan Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) Provinsi dan Kabupaten sangat berterima kasih akan hal itu. Kami juga menyiapkan pelatihan dan uji kompetensi berbasis BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), itu untuk Self Declare dan penjamah makanan untuk SPPG/MBG, kafe dan resto," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan bahwa di wilayah Kabupaten Polewali mandar akan mengadakan pelatihan juru sembelih halal pada tanggal 7 hingga 8 Maret 2026 mendatang.

Secara terpisah, Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais Bimsyar) Kantor Wilayah Kemenag Sulawesi Barat, Khalik Rasyid menyampaikan agar UMKM harus siap dengan adanya WHO (Wajib Halal Oktober) 2026 kedepan.

"Nah perlu saya tegaskan bahwa perpisahan bukan berarti kementerian agama setelah ada badan BPJPH bukan berarti mandatorinya terhenti, justru itu harus semakin diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa setiap produk UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) wajib hukumnya mendapatkan melakukan progres dan sertifikasi halal," ujar Khalik Rasyid.

Khalik Rasyid juga berharap kepada UMKM agar proaktif kepada para Pendamping Halal agar proses penerbitan Sertifikat Halal lancar.

"Jadi begini Pak harapan saya, di setiap segmen-segmen apapun lewat media sosial, lewat TikTok, lewat kegiatan-kegiatan oleh dinas, lewat penyampaian-penyampaian di masjid, khutbah-khutbah, ceramah-ceramah. Kalau ada penceramah yang mengatakan segera daftarkan diri, satu jalan utama langsunglah mencari pendamping. Mencari pendamping, karena tidak bisa masuk kalau tidak ada pendamping. Iya, karena pendamping di Kementerian Agama dan BPJPH itu, kalau kami di Sulbar sudah ada 300 lebih pendamping. Dia juga sebagai penyuluh agama dan dia juga sebagai pendamping dan di Sulbar itu ada satu lembaga namanya Insan Kamil," jelas Kabid Urais Bimsyar Kanwil Kemenag Sulbar

LPH Pusat Halal Insan Kamil, menurut Khalik Rasyid bahwa merupakan lembaga pemeriksa dan lembaga halal yang menjadi mitra pemerintah yang di-SK-kan oleh negara melalui BPJPH untuk menjadi lembaga dan merekrut pendamping-pendamping halal memberi edukasi dan memberi cara yang mudah terhadap para pelaku usaha.

Read More

Kunjungi SPPG, Auditor BPJPH Pastikan Proses MBG Halalan Thayyiban

 

PAREPARE, JournalisSantri.Com – Tim Auditor Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melakukan kunjungan ke salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yaitu SPPG Bumi Harapan 1 di Kota Parepare. Kunjungan ini dipimpin oleh Auditor Halal, Taharuddin, didampingi Ketua Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Pusat Halal Insan Kamil, Naharuddin, serta Pendamping Proses Produk Halal (P3H), Suthrisna.  

Menariknya, tim melakukan audit pada dini hari sekitar pukul 01.00 WITA, Sabtu (14/2/2026). Tujuan kedatangan tersebut adalah untuk memastikan kelayakan proses program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar sesuai prinsip Halalan Thayyiban.  

Dalam pengecekan, Taharuddin menyampaikan apresiasi atas kondisi SPPG, “Alhamdulillah, setiap titik di SPPG Bumi Harapan 1 ini terlihat bersih, tertata rapi, dan datanya cukup lengkap untuk diperhadapkan di sidang fatwa ke depan,” ujarnya.  

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan dilakukan menyeluruh, mulai dari penyimpanan bahan, proses produksi, hingga aspek sanitasi.  

“Tempat dan lokasi ini sangat layak untuk produksi, sanitasinya juga terjaga, dan aman. Kita tahu penyakit bisa berasal dari hewan, lingkungan, maupun manusia. Karena itu, audit ini harus menghasilkan produk yang benar-benar Halalan Thayyiban,” tegasnya.  

Sementara itu, Ketua LPH Pusat Halal Insan Kamil, Naharuddin, menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi halal bagi SPPG merupakan tindak lanjut dari instruksi Kepala BGN RI yang disambut oleh BPJPH RI.  

“Teman-teman P3H Insan Kamil membantu dengan pengecekan awal, mendatangi SPPG, menginput bahan di aplikasi siHalal, melampirkan denah lokasi, serta menjelaskan alur produksi. Langkah ini sangat membantu proses audit,” jelasnya.  

Menurut Naharuddin, SPPG Bumi Harapan 1 dinilai lebih bersih, layak, dan aman dibanding beberapa lokasi lain yang telah diperiksa, meski masih ada data yang perlu dilengkapi.  

Kepala BGN RI sebelumnya menegaskan bahwa sertifikasi halal merupakan bagian penting dari tata kelola program MBG.  

“Sertifikasi halal MBG adalah bagian dari penguatan sistem. Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga memastikan pangan yang aman, sehat, halal, dan thayyib,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam siaran pers BGN.  

Read More

BKPRMI Parepare Perkuat Sinergi di Silakwil Sulsel

 

GOWA, JournalisSantri.Com - Pengurus DPD BKPRMI Kota Parepare turut ambil bagian dalam Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Terpadu Sulawesi Selatan yang digelar di BBPP Batangkaluku, Kabupaten Gowa, pada Sabtu–Ahad (7–8 Februari 2026).  

Kegiatan ini mengangkat tema “Ikhtiar Menyatukan Langkah, Menguatkan Visi, dan Meneguhkan Peran Kader”, menjadi wadah konsolidasi bagi seluruh perwakilan BKPRMI kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.  

Silakwil kali ini menghadirkan tiga lembaga utama secara terpadu, yakni LPPSDM, LPPRM, dan LDSI. Sinergi ketiga lembaga tersebut diharapkan mampu memperkuat arah gerak organisasi dalam pembinaan remaja masjid.  

Delegasi Parepare dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPD BKPRMI Parepare, Ustadz Sabuddin, S.Pd.I., M.Pd., bersama jajaran Direktur Daerah lembaga. Hadir pula Ustadz Nurdin (LPPSDM), Ustadz Suardi (LPPRM), dan Ustadz Andi Hasanuddin (LDSI).  

Kehadiran lengkap jajaran pengurus ini menjadi bukti komitmen BKPRMI Parepare dalam menyelaraskan program kerja daerah dengan penguatan organisasi di tingkat wilayah.  

Dalam keterangannya, Ustadz Sabuddin mengapresiasi suksesnya Silakwil sebagai momentum penting mempererat ukhuwah dan konsolidasi antar-pengurus. “Silakwil ini bukan sekadar pertemuan rutin, tetapi wadah untuk menyatukan langkah dan memperkuat visi bersama. Kebersamaan antar-DPD adalah modal utama kita dalam membangun kekuatan dakwah dan pembinaan remaja masjid,” ujarnya.  

Selama dua hari, forum ini membedah program strategis agar langkah LPPSDM, LPPRM, dan LDSI tetap sinkron dengan visi besar BKPRMI. Diskusi intensif dilakukan untuk menyamakan persepsi menghadapi tantangan pemberdayaan pemuda di masa depan.  

Ustadz Sabuddin berharap hasil Silakwil segera diimplementasikan, sehingga tercipta sinergi lebih kuat dalam mencetak kader religius dan kompeten. Dengan semangat baru, BKPRMI Parepare berkomitmen terus bergerak aktif membawa perubahan positif bagi kemajuan umat dan bangsa.  

Read More

BKPRMI Parepare Gelar Pelatihan Guru Mengaji "Level A"

PAREPARE, JournalisSantri.Com – Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPD BKPRMI) Kota Parepare menggelar Pelatihan Guru Mengaji Level A bagi ustadz-ustadzah TKA/TPA se-Kota Parepare. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Aisyiyah, Sabtu (7/2/2026).  

Pelatihan Level A merupakan tingkatan dasar dalam kurikulum pengajaran Al-Qur’an. Fokusnya adalah pada pengenalan huruf Hijaiyah dan bacaan dasar, sehingga para ustadz-ustadzah melakukan muroja’ah atau pengulangan materi untuk memperkuat pemahaman dasar.  

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh, di antaranya Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Kota Parepare, HM. Hasyim Usman, Ketua Baznas Parepare Irwan Yusuf Caco, Ketua DPD BKPRMI Hasanuddin, Ketua MPD DPD BKPRMI Amir Said, Ketua LPPTKA BKPRMI Muhammad Jawwad, serta ratusan ustadz-ustadzah TKA/TPA seKota Parepare.  

Dalam sambutannya, Ketua DPD BKPRMI Hasanuddin menegaskan bahwa kegiatan ini akan menjadi program berkelanjutan. Ia berharap para peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan kepada para santri.  

“Berharap agar kiranya ustadz-ustadzah mengikuti dengan serius kegiatan ini secara maksimal, agar materi yang didapat dari pelatihan selama dua hari ini bisa diimplementasikan bersama santri-santrinya,” ujar Hasanuddin. 

Dukungan juga datang dari Kasi PD Pontren Kemenag Parepare, HM. Hasyim Usman. Ia mengapresiasi BKPRMI yang konsisten menyelenggarakan pembinaan bagi guru mengaji. Menurutnya, peningkatan kualitas ustadz-ustadzah sangat penting di era perkembangan teknologi saat ini.  

“Kami selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan BKPRMI serta Pemerintah Kota terkait pengembangan pendidikan Al-Qur’an. Hal ini memang harus terus diupgrade, apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi begitu pesat,” jelas HM. Hasyim.  

Selain pembinaan, kegiatan BKPRMI juga menjadi momentum sosialisasi pendataan guru mengaji. HM. Hasyim menekankan pentingnya data emis Kemenag sebagai sumber informasi terkait keberadaan dan keaktifan TPA/TPQ di Parepare.  

"Saat ini, baru sekitar 67% lembaga yang terdata. Data tersebut menjadi dasar pemberian bantuan, termasuk bantuan langsung tunai. Seperti baru-baru ini Dari 67 kuota bantuan, hanya 27 orang yang terverifikasi, dan di antaranya terdapat 13 guru TPA yang menerima bantuan," pungkasnya.

Dengan adanya pelatihan ini, BKPRMI Parepare berharap kualitas pengajaran Al-Qur’an semakin meningkat, sekaligus memperkuat sinergi antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat dalam membina generasi Qur’ani di Kota Parepare. 

Read More

Tahun 2026, PD IPARI Parepare Gelar Awali Program Rapat Koordinasi

PAREPARE, JournalisSantri.Com - Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (PD IPARI) Kota Parepare menggelar Rapat Koordinasi Rutin di Aula Kantor Kementerian Agama Parepare, Kamis (5/2/2026).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenag Parepare, H. Syaiful Mahsan menyampaikan jika rapat koordinasi yang digelar merupakan roh dari organisasi.

"Jadi untuk mempertahankan keberadaan dari organisasi, Pengurusnya harus mengadakan pertemuan-pertemuan," ungkapnya.

Ia juga menjelaskan penyuluh agama yang merupakan dibawah naungan Kementerian Agama wajib menjaga marwah Kemenag yang harus dibanggakan.

"Wujud kebanggaan tersebut salah satunya adalah dengan selalu menggunakan identitas Kementerian Agama. Penyuluh sering berada di luar kantor, namun tetap dianjurkan untuk membawa dan menggunakan identitas resmi. Identitas kita berlaku di seluruh kantor Kementerian Agama," jelas H. Syaiful Mahsan.

Selain dihadiri oleh Kasubbag TU Kemenag Parepare, kegiatan rakor tersebut juga dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Kasi Bimas Islam), H. Hasan Basri, Kepala KUA seKota Parepare, Ketua PD IPARI, Sabuddin, serta Penyuluh Agama seKota Parepare.

H. Syaiful Mahsan mengingatkan banyaknya isu yang menerpa Kementerian Agama termasuk isu politik dan kelompok-kelompok tertentu.

"Karena kita berada langsung di tengah masyarakat, maka perlu bersikap bijak. Jangan sampai kita memperkeruh keadaan. Jika memungkinkan, sampaikan hal-hal yang menenangkan dan sesuai kewenangan. Jika tidak tahu lebih baik bersikap diam dan menjaga situasi," pungkasnya.

Lebih lanjut ia menekankan bahwa Penyuluh Agama merupakan garda terdepan Kementerian Agama yang mengutamakan sikap moderat dan professional dalam bekerja. Oleh karena itu, nilai-nilai Kementerian Agama harus terus disuarakan dan dilaksanakan dengan baik.

Read More